Problematika kekurangan Guru, Indra Catri Berikan Pendapat Pada Mendikbud

Ditulis Oleh : Andri Padrianto | Pada : 07 Dec,2017 14:07:38

Editor : Sang Rajo

Dibaca : 2335 kali

Ketua APKASI Bidang Pendidikan Indra Catri jadi narasumber dalam ministrial forum

Pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu indikator terpenting keberhasilan pembangunan daerah. Untuk itu, ke depan sangat diharapkan dapat melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) bermutu, yang dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan itu sendiri.

Dengan demikian, Bupati Agam H. Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah, selaku Ketua APKASI Bidang Pendidikan, menjawab tiga isu strategis pendidikan dalam ministrial forum bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemedikbud) dengan Kemenpan dan RB, di Jakarta (7/12). Tiga isu dimaksud, adalah kekurangan guru, marwah guru, dan kompetensi guru.

Menurut Indra Catri, penyebab terjadinya kekurangan guru seperti, moratorium PNS oleh Pemerintah Pusat, pihak berwenang memangkas Aparatur Sipil Negara (ASN), dan kian banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun khususnya di tingkat SD, serta kekurangan guru diatasi dengan kehadiran Guru Tidak Tetap (GTT), yang selama ini tidak memperoleh hak-hak profesional secara memadai.

"Ini dibuktikan bahwa pada beberapa SD hanya terdapat dua atau tiga guru PNS, sisanya guru honorer, yang lebih banyak dibanding PNS, sehingga berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Di mana, setiap daerah rata-rata guru SD pensiun mencapai 15 hingga 20 orang per-bulan," ujarnya.

Dengan demikian, kebutuhan tenaga pendidik telah dirasakan sejak lima tahun terakhir, dan titik ekstrim terjadi pada dua hingga tiga tahun belakangan. Hal ini telah lama dirasakan di daerah, dan kian berat dari hari ke hari, bahkan telah disampaikan duduk perkaranya ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, tapi belum ditanggapi secara serius problem itu.

"Hal itu karena, sesuai Data Pokok Pendidikan (Depodik) 2017, jumlah guru mencukupi kebutuhan, bahkan kelebihan. Namun, Pemerintah Pusat menyatakan kekurangan guru terjadi akibat distribusi yang tidak merata," ujarnya pula.

Menyikapi hal itu, Indra Catri, yang saat ini menjabat Bupati Agam, mengusulkan agar mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005, tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon PNS, dan menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga GTT dapat diangkat Pemerintah Daerah.

Di samping itu, pemerintah segera melakukan pengisian kekurangan guru, khususnya di tingkat SD, dengan memberikan kesempatan kepada GTT yang memenuhi kualifikasi, dan rekrutmen guru baru, untuk menggantikan guru pensiun yang jumlahnya begitu besar tiap tahun, serta membuat regulasi baru yang menjamin guru non PNS di sekolah negeri, untuk mendapatkan tunjangan profesi guru.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sekolah negeri mencapai 988.133 guru. Sekolah Dasar (SD) sebanyak 460.542 guru, SMP 301.149 guru, SMA 110.277 guru, SMK 100.071 guru, SLB 10.572 guru, dan TK 5.522 guru, yang saat ini belum ada solusi konkret terhadap masalah itu. (Tam/AMC)

Komentar